Berita Terkini

Jumat, 16 Desember 2022 16:19
362

105 Anggota PPK Ditetapkan KPU Kabupaten Ponorogo

PONOROGO – kab-ponorogo.kpu.go.id – Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum  Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Ponorogo melakukan seleksi Panitia Pemilihan  Kecamatan. Kegiatan seleksi ini didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022  tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum. Pendaftaran kali ini menggunakan aplikasi online yg disebut SiAKBA. Seluruh pendaftar harus mendaftar melalui aplikasi ini, membuat akun, dan mengunggah dokumen persyaratan. Meski demikian, pendaftar harus menyerahkan hardcopy dokumen kepada KPU Kabupaten Ponorogo sebelum pelaksanaan tes tertulis. R. Gaguk Ika Prayitna, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten menyampaikan dari jumlah 1295 orang pendaftar yang telah membuat akun di SIAKBA, yang dinyatakan lulus administrasi yaitu 730 orang dan yang tidak lulus sejumlah 565 orang. Ada beberapa penyebab ketidaklulusan, yaitu: hanya mendaftar atau membuat akun saja tanpa mengunggah dokumen ada pendaftar yang tidak ber-KTP Ponorogo atau berasal dari luar Kab Ponorogo ada pendaftar yang tidak melengkapi dokumen “Dari 730 pendaftar yang dinyatakan Lulus administrasi, selanjutnya dilakukan Tes Tertulis yang kali ini KPU Kabupaten Ponorogo menggunakan metode CAT bekerja sama dengan salah satu Sekolah berbasis IT.” Terang Gaguk Tes tertulis ini dilaksanakan pada tanggal 6-7 Desember 2022 dengan Mekanisme Gelombang. Pada tes tertulis ini KPU Kabupaten Ponorogo segera mengumumkan hasil tesnya bagi peserta yang menyetujui hasil ujiannya dipublish. “Mengingat ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik, bahwa nilai hasil ujian ini termasuk salah satu data yang dikecualikan dalam KIP. Maka, dalam upaya memenuhi prinsip transparansi, KPU Kabupaten Ponorogo meminta persetujuan peserta untuk mempublish hasil nilai. Bagi peserta yang tidak setuju, maka nilai mereka tidak ditampilkan.” tandasnya Dari peserta yang mengikuti tes tertulis ini selanjutnya ditentukan 15 orang per kecamatan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sampai peringkat ke-15. Berdasarkan ketentuan, apabila dalam suatu kecamatan terdapat lebih dari satu peserta dengan nilai yang sama maka peserta tersebut sama-sama dinyatakan lulus. Sehingga ada beberapa kecamatan terdapat lebih dari 15 orang peserta yang dinyatakan lulus. Selanjutnya ditentukan sebanyak 326 orang mengikuti proses wawancara yang diselenggarakan pada 11-13 Desember. Dari 326 ini tidak hadir 7 orang. Selesai proses wawancara 13 Desember, KPU Kabupaten Ponorogo langsung melakukan Rapat Pleno  untuk menilai dan menentukan hasil wawancara. Maka, terpilih 10 peringkat per kecamatan dari peserta yang telah melalu seluruh proses seleksi. Dari 10 orang tersebut telah ditentukan, urutan 1-5 adalah PPK terpilih dan 6-10 adalah calon PAW apabila ada PPK yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Dari 105 orang Peserta tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab Ponorogo sebagai PPK, 5 orang di setiap kecamatan. Selanjutnya, PPK akan dilantik dan diambil sumpahnya pada 4 Januari 2023 dengan masa kerja sejak diambil sumpahnya, 4 Januari 2023 sampai dengan April 2024. Dari 105 Anggota PPK yang ditetapkan tersebut komposisinya: keterwakilan perempuan 25 orang (24℅), dilihat dari komposisi ini keterwakilan perempuan memang masih kurang mengingat diharapkan sedikitnya 30%. Jika dilihat dari peserta yang berpengalaman menjadi PPK, maka ditemukan: yang pernah menjadi PPK  atau wajah lama yaitu 36 orang, atau sekitar 35 persen. dan PPK wajah baru 69 orang (65℅) “Meski prosentase lebih sedikit, pengalaman  PPK wajah lama diharapkan mampu menjawab persoalan dan membimbing rekannya yang baru. Misalkan berkaitan dengan kewilayahan, potensi dan sumber daya, dan komunikasi dengan para tokoh di kecamatannya.” Ungkap Gaguk. “Sedangkan hadirnya 65 persen wajah baru tersebut, KPU Kabupaten Ponorogo optimis mereka akan menjadi darah segar bagi berlangsungnya pemilu 2024. meskipun wajah baru di PPK, mayoritas mereka telah berpengalaman di PPS, KPPS, dan Panwas. Dan secara teknis, mereka lebih banyak memiliki kompetensi bidang IT, yang diharapkan menjadi modal kemampuan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang akan lebih banyak menggunakan teknologi informasi.”

Selengkapnya
Selasa, 13 Desember 2022 07:00
71

Ikuti Bimtek Kehumasan: Humas KPU Harus Memahami Publik dengan Baik

PASURUAN – kab-ponorogo.kpu.go.id  – KPU Kabupaten Ponorogo mengikuti Bimbingan Teknis Kehumasan yang dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Pasuruan, Jumat s.d. Minggu (9-11/12/2022). Humas merupakan unsur penting dalam melaksanakan tahapan pemilu karena KPU merupakan lembaga publik yang semua kegiatannya diawasi oleh publik. Gogot Cahyo Baskoro, Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan, “KPU adalah pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka Humas KPU harus mampu membuat kesan baik dan citra yang positif. Maka,peran seorang Humas harus mampu memahami publik dengan baik.” Ujarnya dalam pembukaan bimtek Beliau juga menambahkan terkait alasan kenapa kegiatan ini harus dilakukan, “Bimtek ini kita adakan sebagai pengembangan dan pelatihan formal, agar kita dapat memahami publik dengan lebih baik dan harapannya terbangun kepercayaan publik terhadap KPU dengan baik.” Di akhir sambutan beliau berpesan, “Sekali lagi Humas harus bisa mencitrakan lembaga dengan baik, sehingga publik tertarik untuk lebih tahu tentang KPU," tutur Gogot. Bimtek yang dijadwalkan tiga hari ini akan diisi oleh beberapa materi terkait public relation dan materi lain dan akan berlangsung selama tiga hari kedepan. Dari KPU Ponorogo diikuti Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan R. Gaguk Ika Prayitna, Sekretaris Zainal Arifin, Staf Nur Imanah dan Rulistika Kusumaningtiyas. (d2g)

Selengkapnya
Rabu, 30 November 2022 07:00
184

PPNPN ADALAH UNSUR PENTING DI LEMBAGA KPU

Ungkap Khoirul Anam Ketua KPU Jawa Timur dalam pembukaan rapat konsolidasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) di Surabaya. “PPNPN merupakan tenaga yang professional yang sangat kita butuhkan di lembaga KPU. Peran vital sebagai pendukung admisistrasi, keamanan, kebersiahan dan perlengkapan perkantoran ada di pundak PPNPN.” Jelasnya Fungsi administrasi kantor seperti KPU membutuhkan tenaga yang sangat mumpuni dan siap setiap saat, kita ketahui dimasa tahapan pemilu maupun pilkada kebutuhan SDM di KPU tidak ada cukupnya maka adanya PPNPN sangat membantu dan berfungsi sangat baik. Sedangkan Nanik Karsini sekretaris KPU Jawa Timur menyampaikan, “Sebagai PPNPN yang tugas dan fungsinya membantu dan mensukseskan kegiatan maka melaksanakan tugas dengan professional sangat di haruskan dan siap setiap ada perintah dari atasan.” Nanik menambahkan, “Kebanggaan mengabdi di lembaga pemerintah harus dijunjung tinggi dan selalu menjaga inegritas dalam menjalankan tugasnya.” Rapat konsolidasi PPNPN Se Jawa Timur ini dilaksanakan dua hari pada senin sampai selasa tanggal 28-29 November 2022 dari ponorogo diikuti delapan orang, bertempat JW Marriot Hotel Surabaya.

Selengkapnya
Senin, 14 November 2022 21:00
78

Demokrasi atau Pemilu Akan Berjalan Ketika Ada Penyelenggara, Peserta Pemilu dan Pemilih

PROBOLINGGO – kab-ponorogo.kpu.go.id – Ungkapan tersebut disampaikan Miftahur Rozak, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur dalam membuka rapat koordinasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022. Rozak juga mengungkapkan panjangnya tahapan penyusunan daftar pemilih ini kurang lebih tahapannya berjalan delapan bulan, juga menjadi bukti bahwa data pemilih menjadi salah satu elemen penting dalam Pemilu. ”14 Oktober bulan lalu kita sudah memulai dan 21 Juni 2023 adalah masa akhir tahapan penyusunan daftar pemilih, waktu yang sangat panjang ini menjadi bukti kebenaran data dan keberadaan pemilih adalah salah satu aspek penting dalam Pemilu.” Terang Rozak “Maka KPU sebagai lembaga yang berperan melahirkan pemimpin, harus memperhatikan dengan cermat dalam persoalan data pemilih.” Ungkap Rozak lebih lanjut Di akhir sambutan, beliau menambahhkan, “Demokrasi di Indonesia atau pemilu tentu akan berjalan ketika ada penyelenggara yang mengolah data dan regulasi, peserta pemilu baik perorangan maupun partai politik yang menjadi kompetitor dan pemilih dalam hal ini rakyat yang menjadi penilai adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, menjaga dan melestarikan sistem demokrasi di Indonesia.” Rakor ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ali Mahfudz, Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sulistiyana Riasitawati dan Operator Sidalih, Renny Rahayu di Lava View Lodge, Cemorolawang, Ngadisari, Sukapura, Probolinggo pada 14 sampai 16 November 2022. (d2g)

Selengkapnya
Rabu, 09 November 2022 17:00
92

Dukungan Pemerintah Daerah Memiliki Andil Besar dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

BANYUWANGI – kab-ponorogo.kpu.go.id – Tegas Khoirul Anam Ketua KPU Jawa Timur dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Persiapan Logistik dalam Rangka Menghadapi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyuwangi, Jawa Timur. “Pemerintah daerah merupakan salah satu kunci untuk menyukseskan Pemilu, KPU tidak bisa sukses dengan tidak adanya pemerintah daerah. KPU memerlukan logistik dan gudang yang memadai di setiap kabupaten dan kota, hal ini pasti ada keterlibatan pemerintah daerah.” Selain itu,Anam juga menambahkan agenda terdekat KPU adalah perekrutan badan adhoc, dimana hal ini menjadi penting adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dari tingkat kecamatan sampai desa. “Akan ada Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkantor di Kecamatan, ada Panitia Pemungutan Suara yang berkantor di Desa. Ini menandakan pentingnya pemerintah daerah untuk mensukseskan Pemilu 2024.” Sedangkan Miftahur Rozaq selaku komisioner KPU Provinsi Divisi Logistik menegaskan “Kita akan melakukan identifikasi masalah terkait kebutuhan dan sarana pendukung untuk pemilu mendatang, selain itu dari sisi regulasi maupun dari teknis pengadaan kita harus cermati dengan baik agar tidak ada masalah yang muncul di kemudian hari.” Rakor digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi pada 8 sampai 10 November 2022. Dari KPU Kabupaten Ponorogo turut hadir Munajat, Ketua, Zainal Arifin, Sekretaris, Andina Endartaka Sari, Kasubbag Umum dan Logistik, Nanang Subekti, Pejabat Pengadaan serta Pandu Risdianto, Operator. (d2g)

Selengkapnya
Sabtu, 22 Oktober 2022 07:00
124

KPU Kabupaten Ponorogo Ikuti Rakor Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 Serta Peluncuran SIAKBA Dan SIMPEG KPU

KENDARI – kab-ponorogo.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo pada Kamis (19/10/2022) mengikuti pembukaan kegiatan rapat koordinasi pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 serta peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU yang berlangsung 4 hari mulai tanggal 19-22 Oktober 2022 di Hotel Claro Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasyim Asy'ari Ketua KPU menyampaikan, "Proses rekrutmen dijadwalkan pada tanggal 15 November hingga 1 Januari 2023 untuk pembentukanPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan pada tanggal 1 Desember sampai 15 Januari 2023 untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).” “Kegiatan seperti ini menjadi sesuatu yang penting dalam rangka persiapan pembentukan badan adhoc ,oleh karena itu kegiatan rakor dan peluncuran SIAKBA serta SIMPEG harus dikuasai betul agar pada tingkat praktik dan pelaksanaan tidak memiliki kendala yang berarti.” imbuhnya Hasyim Asy’ari mengingatkan, “Bahwa salah satu asas penyelenggara pemilu adalah bekerja secara tertib oleh karena itu dengan dibentuknya berbagai macam sistem informasi dalam pelaksanaan kepemiluan dapat menunjukkan KPU sebagai sebuah lembaga yang nasional, tetap dan mandiri itu bekerja secara tertata serta cermat dan tertib. Selain itu, segala macam sistem informasi yang kita miliki harus segera disinkronisasikan agar memudahkan penataan organisasi kita." Terangnya dalam sambutan Pembukaan Rakor Kegiatan rakor tersebut diselenggarakan oleh KPU dan dibuka pada pukul 19.30 WIB yang diikuti oleh Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR RI,  Ketua dan Anggota KPU RI, Pejabat Eselon 1 sampai dengan Eselon 4, Sekjen KPU RI, Tenaga Ahli Sekjen KPU RI, Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Se-Indonesia, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kab/Kota Se-Indonesia, serta operator SIAKBA KPU Se-Indonesia. Sedangkan dari KPU Kabupaten Ponorogo diikuti oleh Ahmad Fauzi Huda selaku komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan M. Haidar Ali sebagai operator SIAKBA dan SIMPEG KPU Ponorogo. (d2g)

Selengkapnya