Berita Terkini

30

Ketua KPU Kabupaten Ponorogo Hadiri Musrebang

Ketua KPU Kabupaten Ponorogo Hadiri Musrebang PONOROGO- Gaguk Ika Prayitna Ketua KPU kabupaten Ponorogo menghadiri Musrebang Yang digelar di gedung sasana praja. Musrebang yang dibuka dengan sambutan Plt bupati Ponorogo Lisdyarita itu menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. “Fokus pembangunan tahun depan itu mengarah ke pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, serta peningkatan infrastruktur”,paparnya (12/03).. Tidak hanya itu, jelas dia bahwa musrenbang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Maka dari itu, ungkapnya perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.  “Inti dari semua yang kita lakukan ke depan itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,”, Pungkasnya.


Selengkapnya
124

KPU Ponorogo Ikuti Sosialisasi Penulisan Karya Ilmiah, Perkuat Sinergi Praktik dan Kebijakan

PONOROGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo menghadiri kegiatan Sosialisasi Persiapan Penulisan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 10 Maret 2026. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi dan dokumentasi ilmiah di lingkungan penyelenggara pemilu. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Anang Khunaifi, dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keberlanjutan dari inisiatif positif yang telah dirintis oleh jajaran komisioner periode sebelumnya. "Kegiatan ini adalah salah satu peninggalan komisioner sebelumnya. Intinya, jika ada kegiatan yang baik dan membawa manfaat, maka akan terus kita laksanakan secara berkesinambungan," ujar Anang. Senada dengan hal tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Khoirul Umam yang sekaligus bertindak sebagai pemateri, menekankan pentingnya standar kualitas dalam penulisan ilmiah yang akan dihasilkan. Menurutnya, tulisan yang baik harus memenuhi tiga kriteria utama: objektif (berdasarkan data), sistematis, dan solutif. "Dalam penulisan, yang terpenting adalah sifatnya objektif sesuai data dan tersusun secara sistematis. Harus ada rekomendasi persoalan yang diusulkan oleh penulis untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan kebijakan," jelas Umam. Ia menambahkan bahwa karya ilmiah ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan mampu menjadi jembatan antara praktik di lapangan dan perumusan kebijakan strategis di masa depan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti secara antusias oleh jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur, Komisioner KPU Kabupaten/Kota, hingga staf teknis dari seluruh wilayah di Jawa Timur. Dengan adanya pembekalan ini, KPU Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur diharapkan mampu mendokumentasikan berbagai dinamika kepemiluan ke dalam bentuk karya ilmiah yang kredibel dan bermanfaat bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. (d2g)


Selengkapnya
112

KPU Ponorogo Koordinasi dengan Bawaslu, Fokus Coktas Pemilih di Atas 100 Tahun

PONOROGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo tengah melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I (PDPB TW 1) tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, KPU melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dengan prioritas utama pada pemilih yang berusia di atas seratus tahun. Komisioner Divisi Data KPU Kabupaten Ponorogo, Khusnul Khotimah, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan validitas data pemilih lanjut usia. "Pemilih yang berumur lebih dari seratus tahun akan didatangi langsung oleh petugas KPU. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pemilih tersebut masih ada (sehat) atau sudah meninggal dunia," ujar Khusnul saat melakukan koordinasi di ruang Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Senin (09/03). Selain menyasar pemilih centenarian (di atas 100 tahun), KPU Ponorogo juga melakukan Coktas terhadap pemilih yang melakukan pindah domisili. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa data kependudukan sinkron dengan fakta di lapangan. "Kami ingin memastikan bahwa pemilih yang tercatat pindah domisili memang benar-benar sudah menetap di lokasi yang baru," tambahnya. Setelah tahapan Coktas selesai, KPU akan melanjutkan proses ke tahap rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka di tingkat kabupaten. Khusnul memproyeksikan agenda tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan depan. "Perkiraan awal April akan dilaksanakan rapat pleno terbuka," pungkasnya. Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran internal KPU, di antaranya Kasubag Rendatin Sulistya dan Operator Sidalih Renny Rahayu. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Ponorogo Bahrun Mustofa, Miftakhul Asror dari Divisi Data Bawaslu serta Widi Cahyono. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir potensi sengketa data pemilih pada tahapan pemilihan mendatang. (d2g)


Selengkapnya
52

KPU Ponorogo Matangkan Strategi Pendidikan Pemilih: Sasar Pemula, Perempuan, hingga Disabilitas

PONOROGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi internal pada Kamis, 5 Maret 2026, bertempat di Aula Kantor KPU Ponorogo. Rapat ini fokus pada persiapan intensif pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih yang ditujukan khusus bagi segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dan memastikan inklusivitas dalam setiap tahapan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Ponorogo, R. Gaguk Ika Prayitna, dalam sambutannya menekankan pentingnya memberikan pemahaman politik yang substansial, bukan sekadar mengajak datang ke TPS. "Pendidikan pemilih adalah fondasi utama demokrasi. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di segmen disabilitas mendapatkan hak informasi yang sama, pemilih perempuan semakin berdaya dalam menentukan pilihan, dan pemilih pemula tidak terjebak dalam apatisme. Target kita bukan hanya kuantitas kehadiran, tapi kualitas pemilih yang cerdas dan kritis," ujar Gaguk. Beliau juga mengingatkan seluruh jajaran agar persiapan teknis dan logistik sosialisasi harus matang agar pesan edukasi sampai ke akar rumput secara efektif. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan SDM KPU Ponorogo, Amrul Sabrian, memaparkan gagasan konsep sosialisasi yang akan diusung. Menurutnya, pendekatan setiap segmen akan dibuat berbeda dan lebih segar: Pertama, Pemilih Pemula (Gen Z & Alpha): Mengedepankan digital campaign melalui konten kreatif di media sosial serta program "KPU Goes to School/Campus" dengan simulasi pencoblosan interaktif. Kedua, Pemilih Perempuan: Mengoptimalkan basis komunitas seperti penggerak PKK dan organisasi wanita untuk diskusi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Dan ketiga, Pemilih Disabilitas: Menyediakan materi sosialisasi yang ramah akses, mulai dari penggunaan bahasa isyarat hingga alat bantu visual yang memadai, guna memastikan hambatan fisik tidak menjadi penghalang hak suara. "Kami mengusung konsep 'Sosialisasi yang Menyenangkan'. Jadi, edukasi politik tidak lagi kaku. Untuk pemilih muda, kita masuk lewat hobi dan tren. Untuk kelompok disabilitas, kita jemput bola agar mereka merasa benar-benar dilayani oleh negara," jelas Amrul. Kegiatan pendidikan pemilih ini rencananya akan mulai dilaksanakan secara maraton di berbagai wilayah kecamatan di Ponorogo dalam beberapa pekan ke depan. KPU berharap sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dapat terus terjaga demi suksesnya pemilu yang inklusif dan transparan. (d2g)


Selengkapnya
84

KPU Kabupaten Ponorogo Ikuti Rakor PDPB TW 1 Tahun 2026

PONOROGO-Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini merupakan salah satu program  prioritas nasional. Maka dari itu, dengan sungguh-sungguh, serius, manajemen waktu yang baik di tengah-tengah melaksanakan ibadah Ramadhan. Hal ini terungkap Miftahur Rozaq Mewakili Ketua KPU jawa Timur Saat sambutan pembukaan rapat koordinasi PDPB TW 1 tahun 2026 di Aula Rabu (04/03). Kemudian Rozak pun menjelaskan bahwa dasar Hukum dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas ( Coktas) dengan verifikasi dan sinkronisasi data pemilih yang sudah diturunkan KPU agar tepat.  “Tentu atas dasar ini penting untuk Kita melakukan persiapan dan memanage waktu dengan baik mengingat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan I akan dilaksanakan tanggal 1-2 April 2026,” pesan Rozaq. Sementara itu, Insan Qoriawan menuturkan tujuan PDPB untuk tindak lanjut data ganda, data invalid, dan data tidak padan secara komprehensif. “Selain itu untuk menjaga akurasi dan validitas data pemilih dalam setiap proses pemutakhiran (ubah data/pemilih baru/pemilih TMS). Serta Menjaga keamanan data dan pelindungan data pribadi,” katanya. Sebagai Inforamsi rakor ini dihadiri oleh Divisi data Khusnul Khotimah, kasubag Rendatin Sulistyana dan operator Sidalih Renny Rahayu. (jn/rktg)


Selengkapnya
132

KPU Kabupaten Ponorogo Ikuti Penandatanganan PKS dan Pembukaan Latsar CPNS Tahun 2026

Ponorogo — KPU Kabupaten Ponorogo turut mengikuti kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (MKMB) Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2026, pukul 11.00 WIB. Acara ini diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antarinstansi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya CPNS di lingkungan KPU. Ketua Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Moh. Thoha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BDK Surabaya memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi seluruh Jawa Timur sesuai dengan nomenklatur yang berlaku. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Eka Wisnu Wardhana, menekankan pentingnya kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Ia menyampaikan bahwa CPNS KPU tidak hanya dipersiapkan sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi juga sebagai penyelenggara pemilu yang dituntut untuk senantiasa menjaga integritas dan kode etik. Diharapkan pada 1 Juni mendatang, KPU Provinsi Jawa Timur dapat memiliki PNS yang profesional dan berintegritas. Sementara itu, perwakilan Pusbangkom MKMB Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa Latsar CPNS merupakan tahapan wajib yang harus dilalui sebagai bagian dari proses pembentukan ASN. Seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar mampu menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dengan hasil yang optimal. BDK Surabaya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik guna mendukung kelancaran pelaksanaan Latsar. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk mendukung peningkatan kompetensi CPNS agar mampu menjalankan tugas sebagai aparatur negara sekaligus penyelenggara pemilu secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.(irs)


Selengkapnya