Opini

Senin, 04 Mei 2026 12:47
48

KI HAJAR DEWANTARA DAN PENDIDIKAN PEMILIH, SEBUAH REFLEKSI MORAL PENDIDIKAN

Pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang besar Ki Hajar Dewantara (KHD). Namun, seringkali kita terjebak menganggap pemikiran beliau hanya relevan di dalam ruang kelas. Padahal, jika kita bicara tentang Pendidikan Pemilih untuk menyongsong pesta demokrasi, filosofi KHD adalah "kompas" paling presisi yang kita miliki. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai korelasi antara konsep pendidikan KHD dengan upaya membangun pemilih cerdas di Indonesia. 1. Menuntun "Kodrat" Pemilih Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah proses "menuntun" segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam konteks pemilu, pemilih bukanlah objek yang bisa "disetir" atau dimobilisasi layaknya bidak catur. Pendidikan pemilih harus menjadi proses menuntun masyarakat agar sadar akan hak kedaulatannya. Kodrat Alam: Menghargai kearifan lokal dan sosiologi masyarakat dalam berpolitik. Kodrat Zaman: Mengadaptasi literasi digital agar pemilih mampu menyaring hoaks di era informasi 2026 ini. 2. Trilogi Kepemimpinan dalam Sosialisasi Pemilu Semboyan legendaris KHD sangat relevan bagi para penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) dan tokoh masyarakat: Ing Ngarsa Sung Tulada: Pemimpin dan tokoh publik harus memberikan teladan integritas. Jangan berharap pemilih jujur jika elitnya mempertontonkan politik uang. Ing Madya Mangun Karsa: Di tengah masyarakat, agen pendidikan pemilih harus mampu membangkitkan semangat kritis, bukan sekadar membagikan brosur tata cara mencoblos. Tut Wuri Handayani: Memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sendiri secara mandiri setelah dibekali informasi yang cukup, tanpa ada paksaan atau intimidasi. 3. Konsep "Merdeka Belajar" dan Kedaulatan Pemilih Inti dari pemikiran KHD adalah kemerdekaan. Pendidikan harus membuat orang menjadi mandiri secara lahir dan batin. Unsur Kemerdekaan KHD Aplikasi dalam Pendidikan Pemilih Tidak Hidup Terperintah Pemilih tidak boleh memilih karena tekanan, ancaman, atau sekadar ikut-ikutan (fandom). Berdiri Tegak Atas Kekuatan Sendiri Pemilih melakukan riset mandiri terhadap rekam jejak calon, bukan bergantung pada "sembako". Cakap Mengatur Hidupnya Kesadaran bahwa satu suara akan menentukan kebijakan publik selama lima tahun ke depan. 4. Tri Pusat Pendidikan: Ekosistem Demokrasi KHD memperkenalkan Tri Pusat Pendidikan: Alam Keluarga, Alam Perguruan (Sekolah), dan Alam Pergerakan (Masyarakat). Pendidikan pemilih yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan iklan di TV atau media sosial. Keluarga: Diskusi politik yang sehat di meja makan menjadi fondasi awal. Sekolah: Pendidikan kewarganegaraan harus bertransformasi dari sekadar hafalan menjadi simulasi pengambilan keputusan yang etis. Masyarakat: Organisasi sipil dan komunitas hobi menjadi wadah edukasi kolektif untuk menangkal politik identitas yang memecah belah. Kesimpulan: Dari Pendidikan ke TPS Membangun demokrasi Indonesia yang bermartabat bukan sekadar soal teknis logistik di TPS. Korelasi antara konsep Ki Hajar Dewantara dan pendidikan pemilih terletak pada upaya memanusiakan manusia. Ketika kita memandang pemilih sebagai subjek yang merdeka dan berakal budi, bukan sekadar angka suara, maka di situlah esensi pendidikan KHD benar-benar terwujud dalam bilik suara. Pendidikan pemilih adalah proses berkelanjutan untuk mendewasakan bangsa, bukan agenda musiman lima tahunan. Seperti kata KHD, "Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah." Maka, setiap momen adalah kesempatan untuk mendidik pemilih yang cerdas. Bagaimana menurut Anda, apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah cukup membekali generasi muda untuk menjadi pemilih yang benar-benar "merdeka" sesuai cita-cita Ki Hajar Dewantara? Editor: d2g dan staf sdm dan parmas KPU Ponorogo

Selengkapnya
Rabu, 25 Maret 2026 15:46
85

Antara Fitrah dan Kotak Suara: Refleksi Idul Fitri bagi KPU

Idul Fitri selalu identik dengan kata fitrah—kembali ke kesucian. Setelah sebulan penuh berpuasa, kita diharapkan menjadi pribadi yang jujur dan bersih. Jika kita tarik garis lurus ke ranah publik, tidak ada lembaga yang paling membutuhkan semangat "kembali ke kejujuran" selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama pasca-hiruk-pikuk pemilu yang menguras energi bangsa. 1. Idul Fitri sebagai Momen "Audit" Spiritual Bagi KPU, Idul Fitri seharusnya bukan sekadar libur nasional untuk menyantap ketupat. Ini adalah momentum refleksi. Jika puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari godaan meskipun tidak ada orang yang melihat, maka integritas KPU diuji dengan cara yang sama. Kinerja KPU sering kali berada di bawah mikroskop publik. Ketidakakuratan data (seperti drama Sirekap) atau sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah "noda" yang perlu dibersihkan. Semangat Idul Fitri yang menekankan pada pengakuan kesalahan dan permohonan maaf (taubat) seharusnya memicu KPU untuk berani mengakui kekurangan teknis dan memperbaikinya demi pemilu atau pilkada mendatang. 2. Bukan Sekadar "Mohon Maaf Lahir Batin" Di Indonesia, kita punya tradisi halal bihalal. Namun, untuk lembaga negara seperti KPU, permohonan maaf kepada rakyat tidak cukup hanya dengan jabat tangan atau kartu ucapan. Opini Saya: "Maaf" terbaik dari KPU adalah transparansi. Kinerja yang akuntabel adalah bentuk penghormatan tertinggi KPU terhadap kedaulatan rakyat. Idul Fitri harus menjadi titik balik di mana KPU melepaskan residu kepentingan politik dan kembali ke khittah-nya sebagai wasit yang adil dan tidak memihak. 3. Rekonsiliasi Nasional dan Peran KPU Idul Fitri sering kali menjadi jembatan rekonsiliasi bagi keluarga yang sempat berselisih karena pilihan politik yang berbeda. KPU memiliki peran krusial dalam menyediakan "data final" yang bisa diterima semua pihak sebagai dasar rekonsiliasi tersebut. Jika hasil kerja KPU masih menyisakan keraguan yang tebal, maka proses saling memaafkan di akar rumput akan terasa hambar karena masih ada rasa ketidakadilan yang mengganjal. Oleh karena itu, performa KPU yang presisi adalah kunci agar Idul Fitri benar-benar membawa kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan Menghubungkan Idul Fitri dengan KPU mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur teknis di atas kertas, tapi soal moralitas dan kepercayaan. Kita berharap, setelah merayakan hari kemenangan, para komisioner dan staf KPU kembali bekerja dengan semangat fitrah: bersih, jujur, dan berorientasi sepenuhnya pada kebenaran. (adm/d2g)

Selengkapnya
Kamis, 19 Maret 2026 15:31
82

Menepi untuk Presisi: Refleksi Kinerja KPU Ponorogo di Tahun 2026

Tahun 2026 bukanlah tahun yang santai bagi penyelenggara pemilu di Bumi Reog. Dengan tuntutan kebijakan berbasis data dan standarisasi penulisan ilmiah yang mulai diinternalisasi, ritme kerja terasa begitu cepat. Namun, Nyepi mengajarkan kita bahwa kecepatan tanpa arah hanyalah kebisingan. 1. Amati Geni: Menjaga Dinginnya Integritas Di tahun 2026, suhu politik lokal mungkin mulai menghangat. Filosofi Amati Geni (tidak menyalakan api) menjadi refleksi penting bagi jajaran KPU Ponorogo untuk memadamkan "api" kepentingan pribadi atau kelompok. Refleksi: Keberhasilan KPU tahun ini tidak hanya diukur dari lancarnya tahapan, tapi dari seberapa mampu setiap personil menjaga netralitasnya tetap "dingin" meskipun berada di bawah tekanan ekspektasi publik yang tinggi. 2. Amati Karya: Dari Administrasi Menuju Substansi Sepanjang kuartal pertama 2026, KPU Ponorogo telah banyak melakukan sosialisasi dan koordinasi teknis. Amati Karya (tidak bekerja) mengajak kita mengevaluasi: apakah kerja kita selama ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif? Refleksi: Selaras dengan dorongan untuk berpikir sistematis dan berbasis data, momen Nyepi ini adalah waktu untuk memastikan bahwa setiap narasi berita dan laporan yang disusun bukan sekadar formalitas, melainkan alat transparansi yang benar-benar mencerdaskan pemilih di Ponorogo. 3. Amati Lelunganan: Mengokohkan Fondasi Internal Nyepi melarang bepergian, memaksa kita untuk tetap di tempat. Ini adalah metafora yang kuat untuk penguatan soliditas internal KPU Ponorogo. Refleksi: Sebelum melangkah lebih jauh dalam sisa tahun 2026, internalisasi nilai-nilai organisasi di dalam "rumah" sendiri harus tuntas. Harmoni antara pimpinan dan staf, serta sinkronisasi antar-divisi, adalah kunci agar organisasi tidak goyah saat menghadapi tantangan di lapangan nanti. 4. Amati Lelanguan: Fokus pada Edukasi, Bukan Sekadar Selebrasi Menahan diri dari hiburan (Amati Lelanguan) mengingatkan kita pada esensi pelayanan publik. Refleksi: Edukasi pemilih, terutama bagi pemilih pemula di Ponorogo, harus dilakukan dengan kesungguhan substansi. Tahun 2026 menuntut KPU untuk lebih kreatif sekaligus akurat dalam menyampaikan informasi, memastikan pesan demokrasi sampai ke akar rumput tanpa terdistorsi oleh kemasan yang sekadar kosmetik. Kesimpulan: Menuju Performa yang "Fitrah" Refleksi Nyepi bagi KPU Ponorogo di tahun 2026 adalah tentang penyucian data dan pemurnian niat. Dengan mengambil jeda sejenak untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan sejak awal tahun, KPU Ponorogo akan kembali bekerja dengan visi yang lebih jernih, dokumentasi yang lebih sistematis, dan komitmen yang lebih kokoh. Keheningan Nyepi adalah energi untuk melompat lebih jauh dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Ponorogo. (adm/d2g)

Selengkapnya
Jumat, 20 Februari 2026 10:04
231

Ramadhan dan Madrasah Demokrasi: Menuju Politik yang Beradab

Ramadhan 1447 H yang jatuh pada 19 Februari 2026 bukan sekadar ritual menahan lapar dan haus. Bagi bangsa Indonesia, bulan suci ini merupakan momen refleksi mendalam untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam ruang publik, termasuk dalam berdemokrasi. Di tengah dinamika politik, Ramadhan hadir sebagai "madrasah" atau sekolah untuk melatih pengendalian diri yang menjadi fondasi utama demokrasi yang sehat. 1. Pengendalian Diri: Inti dari Demokrasi dan Puasa Esensi puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, termasuk menjaga lisan dan perilaku. Dalam konteks demokrasi, pengendalian diri sangat krusial untuk mencegah polarisasi. Demokrasi yang benar menuntut warga negara untuk mampu menahan nafsu kekuasaan yang menghalalkan segala cara, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Dengan semangat Ramadhan, kita diajak untuk mengedepankan etika dan moral dalam berpendapat. 2. Keadilan dan Kesalehan Sosial Ramadhan mendidik umat untuk memiliki empati terhadap sesama melalui zakat dan sedekah. Nilai ini sejalan dengan tujuan demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi yang benar bukan hanya soal memenangkan suara mayoritas, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk kemaslahatan publik dan melindungi hak-hak kelompok yang lemah. 3. Kejujuran (Amanah) dalam Bernegara Salah satu nilai utama Ramadhan adalah kejujuran karena puasa adalah ibadah rahasia antara hamba dan Sang Pencipta. Dalam sistem demokrasi, kejujuran (integritas) adalah pilar utama. Menurut konsep KPU RI yang dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu, demokrasi yang sehat memerlukan pemilu dan proses politik yang LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Tanpa kejujuran, demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal tanpa substansi. 4. Musyawarah sebagai Perwujudan Sila Keempat Islam dan demokrasi di Indonesia memiliki titik temu pada prinsip musyawarah. Sila keempat Pancasila menekankan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Ramadhan, dengan tradisi buka bersama dan diskusi di masjid, menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan dialog antarwarga yang berbeda pandangan politik, sehingga konflik dapat diredam dengan semangat kekeluargaan. Kesimpulan Menjalankan demokrasi yang benar di Indonesia berarti mempraktikkan nilai-nilai yang juga diajarkan dalam Ramadhan: kesabaran dalam perbedaan, kejujuran dalam bertindak, dan tanggung jawab terhadap sesama. Mari jadikan Ramadhan tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat kedewasaan berpolitik, demi Indonesia yang lebih harmonis dan berkeadilan.   Penulis: Eko Diding Achmadi (Staf SDM dan partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo)  

Selengkapnya
Senin, 19 Januari 2026 10:11
182

Isra Miroj Nabi Muhammad SAW: Meneladani Integritas dan Amanah dalam Kelembagaan KPU Kabupaten Ponorogo

Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW merupakan momentum spiritual yang sarat dengan nilai keteladanan, keimanan, dan penguatan moral. Peristiwa luar biasa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab ini menjadi pengingat bagi umat Islam akan pentingnya ketaatan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan. Isra Mi’raj mengajarkan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah salat lima waktu, yang menjadi simbol kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta konsistensi dalam menjalankan kewajiban. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat yang dijunjung tinggi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya KPU Kabupaten Ponorogo, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebagai lembaga negara yang diberi amanah menyelenggarakan pemilihan umum, KPU Kabupaten Ponorogo senantiasa berkomitmen untuk bekerja secara profesional, mandiri, dan transparan. Amanah yang diemban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya (al-amin). Momentum Isra Mi’raj menjadi sarana refleksi bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Ponorogo untuk terus meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan. Integritas, akuntabilitas, serta pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan meneladani nilai-nilai luhur Isra Mi’raj, diharapkan seluruh insan KPU semakin kuat dalam menjaga netralitas, keadilan, dan kepercayaan publik. Melalui peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW ini, KPU Kabupaten Ponorogo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat nilai persatuan, kedamaian, dan tanggung jawab demokrasi. Semoga semangat Isra Mi’raj dapat menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. (ed. d2g)

Selengkapnya
🔊 Putar Suara