Berita Terkini

140

PPNPN ADALAH UNSUR PENTING DI LEMBAGA KPU

Ungkap Khoirul Anam Ketua KPU Jawa Timur dalam pembukaan rapat konsolidasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) di Surabaya. “PPNPN merupakan tenaga yang professional yang sangat kita butuhkan di lembaga KPU. Peran vital sebagai pendukung admisistrasi, keamanan, kebersiahan dan perlengkapan perkantoran ada di pundak PPNPN.” Jelasnya Fungsi administrasi kantor seperti KPU membutuhkan tenaga yang sangat mumpuni dan siap setiap saat, kita ketahui dimasa tahapan pemilu maupun pilkada kebutuhan SDM di KPU tidak ada cukupnya maka adanya PPNPN sangat membantu dan berfungsi sangat baik. Sedangkan Nanik Karsini sekretaris KPU Jawa Timur menyampaikan, “Sebagai PPNPN yang tugas dan fungsinya membantu dan mensukseskan kegiatan maka melaksanakan tugas dengan professional sangat di haruskan dan siap setiap ada perintah dari atasan.” Nanik menambahkan, “Kebanggaan mengabdi di lembaga pemerintah harus dijunjung tinggi dan selalu menjaga inegritas dalam menjalankan tugasnya.” Rapat konsolidasi PPNPN Se Jawa Timur ini dilaksanakan dua hari pada senin sampai selasa tanggal 28-29 November 2022 dari ponorogo diikuti delapan orang, bertempat JW Marriot Hotel Surabaya.


Selengkapnya
65

Demokrasi atau Pemilu Akan Berjalan Ketika Ada Penyelenggara, Peserta Pemilu dan Pemilih

PROBOLINGGO – kab-ponorogo.kpu.go.id – Ungkapan tersebut disampaikan Miftahur Rozak, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur dalam membuka rapat koordinasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022. Rozak juga mengungkapkan panjangnya tahapan penyusunan daftar pemilih ini kurang lebih tahapannya berjalan delapan bulan, juga menjadi bukti bahwa data pemilih menjadi salah satu elemen penting dalam Pemilu. ”14 Oktober bulan lalu kita sudah memulai dan 21 Juni 2023 adalah masa akhir tahapan penyusunan daftar pemilih, waktu yang sangat panjang ini menjadi bukti kebenaran data dan keberadaan pemilih adalah salah satu aspek penting dalam Pemilu.” Terang Rozak “Maka KPU sebagai lembaga yang berperan melahirkan pemimpin, harus memperhatikan dengan cermat dalam persoalan data pemilih.” Ungkap Rozak lebih lanjut Di akhir sambutan, beliau menambahhkan, “Demokrasi di Indonesia atau pemilu tentu akan berjalan ketika ada penyelenggara yang mengolah data dan regulasi, peserta pemilu baik perorangan maupun partai politik yang menjadi kompetitor dan pemilih dalam hal ini rakyat yang menjadi penilai adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, menjaga dan melestarikan sistem demokrasi di Indonesia.” Rakor ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ali Mahfudz, Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sulistiyana Riasitawati dan Operator Sidalih, Renny Rahayu di Lava View Lodge, Cemorolawang, Ngadisari, Sukapura, Probolinggo pada 14 sampai 16 November 2022. (d2g)


Selengkapnya
75

Dukungan Pemerintah Daerah Memiliki Andil Besar dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

BANYUWANGI – kab-ponorogo.kpu.go.id – Tegas Khoirul Anam Ketua KPU Jawa Timur dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Persiapan Logistik dalam Rangka Menghadapi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyuwangi, Jawa Timur. “Pemerintah daerah merupakan salah satu kunci untuk menyukseskan Pemilu, KPU tidak bisa sukses dengan tidak adanya pemerintah daerah. KPU memerlukan logistik dan gudang yang memadai di setiap kabupaten dan kota, hal ini pasti ada keterlibatan pemerintah daerah.” Selain itu,Anam juga menambahkan agenda terdekat KPU adalah perekrutan badan adhoc, dimana hal ini menjadi penting adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dari tingkat kecamatan sampai desa. “Akan ada Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkantor di Kecamatan, ada Panitia Pemungutan Suara yang berkantor di Desa. Ini menandakan pentingnya pemerintah daerah untuk mensukseskan Pemilu 2024.” Sedangkan Miftahur Rozaq selaku komisioner KPU Provinsi Divisi Logistik menegaskan “Kita akan melakukan identifikasi masalah terkait kebutuhan dan sarana pendukung untuk pemilu mendatang, selain itu dari sisi regulasi maupun dari teknis pengadaan kita harus cermati dengan baik agar tidak ada masalah yang muncul di kemudian hari.” Rakor digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi pada 8 sampai 10 November 2022. Dari KPU Kabupaten Ponorogo turut hadir Munajat, Ketua, Zainal Arifin, Sekretaris, Andina Endartaka Sari, Kasubbag Umum dan Logistik, Nanang Subekti, Pejabat Pengadaan serta Pandu Risdianto, Operator. (d2g)


Selengkapnya
108

KPU Kabupaten Ponorogo Ikuti Rakor Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 Serta Peluncuran SIAKBA Dan SIMPEG KPU

KENDARI – kab-ponorogo.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo pada Kamis (19/10/2022) mengikuti pembukaan kegiatan rapat koordinasi pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 serta peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU yang berlangsung 4 hari mulai tanggal 19-22 Oktober 2022 di Hotel Claro Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasyim Asy'ari Ketua KPU menyampaikan, "Proses rekrutmen dijadwalkan pada tanggal 15 November hingga 1 Januari 2023 untuk pembentukanPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan pada tanggal 1 Desember sampai 15 Januari 2023 untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).” “Kegiatan seperti ini menjadi sesuatu yang penting dalam rangka persiapan pembentukan badan adhoc ,oleh karena itu kegiatan rakor dan peluncuran SIAKBA serta SIMPEG harus dikuasai betul agar pada tingkat praktik dan pelaksanaan tidak memiliki kendala yang berarti.” imbuhnya Hasyim Asy’ari mengingatkan, “Bahwa salah satu asas penyelenggara pemilu adalah bekerja secara tertib oleh karena itu dengan dibentuknya berbagai macam sistem informasi dalam pelaksanaan kepemiluan dapat menunjukkan KPU sebagai sebuah lembaga yang nasional, tetap dan mandiri itu bekerja secara tertata serta cermat dan tertib. Selain itu, segala macam sistem informasi yang kita miliki harus segera disinkronisasikan agar memudahkan penataan organisasi kita." Terangnya dalam sambutan Pembukaan Rakor Kegiatan rakor tersebut diselenggarakan oleh KPU dan dibuka pada pukul 19.30 WIB yang diikuti oleh Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR RI,  Ketua dan Anggota KPU RI, Pejabat Eselon 1 sampai dengan Eselon 4, Sekjen KPU RI, Tenaga Ahli Sekjen KPU RI, Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Se-Indonesia, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kab/Kota Se-Indonesia, serta operator SIAKBA KPU Se-Indonesia. Sedangkan dari KPU Kabupaten Ponorogo diikuti oleh Ahmad Fauzi Huda selaku komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan M. Haidar Ali sebagai operator SIAKBA dan SIMPEG KPU Ponorogo. (d2g)


Selengkapnya
46

KPU Ponorogo Gelar Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Ponorogo

PONOROGO – kab-ponorogo.kpu.go.id – Rakor dan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi KPU Ponorogo dengan pemangku kepentingan di Ponorogo ungkap Ketua KPU Ponorogo, Munajat dalam sambutan pembukaan. Kami berharap soliditas kita semua berjalan hingga akhir tahapan. “KPU  akan melakukan verifikasi kepengurusan ke kantor partai, kami akan membagi tim KPU dan melakukan kunjungan ke kantor Bapak/Ibu. Kami minta doanya kepada semua lapisan masyarakat untuk tahapan ini dan selanjutnya pelaksanaan pemilu berjalan lancar.” lanjutnya Sedangkan Arwan Hamidi Komisioner KPU Ponorogo, Divisi Teknis selaku narasumber dalam Rakor menyampaikan “Verifikasi Kepengurusan ini akan menentukan awal Parpol untuk menyandang status memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) sebuah Partai Politik untuk mengikuti Pemilu 2024 bagi sebuah partai baru.” “Akan kita verifikasi Kepengurusan terlebih dahulu di tingkat Kabupaten bagi Partai baru atau partai yang tidak punya kursi di Pusat (yang tidak lolosParliamentary threshold), kemudian status kantor,keterwakilan perempuan. Jika dokumen lengkap dan persyaratan terpenuhi maka statusnya memenuhi syarat begitu juga sebaliknya.” “Setelah ini, kita akan berdiskusi bagaimana kelancaran verfak ini, agar tidak ada kendala yang berarti kami kulanuwun ke Bapak-Bapak Camat se-Kabupaten Ponorogo, juga ke Kapolres dan Dandim.”Terang Arwan lebih lanjut Rapat koordinasi diikuti olehParpol baru dan yang tidak lolos Parliamentary Threshold, juga dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Kapolres Ponorogo,  Dandim Ponorogo dan Camat se-KabupatenPonorogo. Bertempat di Hotel Maesa, jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 82 A Ponorogo. (d2g)


Selengkapnya
299

SIAKBA Tes Awal Kemampuan Calon Badan Ad Hoc

BATU – kab-ponorogo.kpu.go.id – Teknologi informasi semakin cepat perkembangannya dalam satu menit keinginan informasi yang kita butuhkan akan terpenuhi. Digitalisasi hari ini juga menjadi tumpuan masyarakat ataupun lembaga untuk mewujudkan kinerja yang maksimal. Dari realitas yang sangat cepat tersebut menjadi alasan kuat beberapa lembaga pemerintah untuk mengembangkan sistem kerja dengan menggunakan aplikasi sebagai penunjang kerja, begitu juga Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU yang bentuk kinerjanya sebagai pelayanan publik sudah menjadikan aplikasi sebagai solusi untuk memudahkan pelayanan. Misalkan setelah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) yang terbaru adalah Sistem Informasi Anggota KPU dan BadanAdHoc (SIAKBA). ”SIAKBA sangat dibutuhkan karena fungsinya untuk mengelola database penyelenggara Pemilu.” ungkap Choirul Anam, Ketua KPU  Jawa Timur Anam menambahkan, “SIAKBA nantinya para calon badan ad hoc akan melakukan input data secara mandiri. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan para calon badan ad hoc dari segi perkembangan teknologi. Selain itu, kelebihan lain yang ada di SIAKBA ialah nantinya data yang ada pada SIAKBA akan terintegrasi dengan sistem-sitem lain yang dimiliki oleh KPU seperti SIPOL, SILON, SIMPAW dan lain-lain.” “SIAKBA merupakan sistem pengembangan dari Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemilu (SIPP) yang dulu dianggap masih banyak kekurangan dalam penggunaannya, dimana salah satunya adalah dalam proses input data calon badan ad hoc pada SIPP itu diinput oleh pihak KPU. Terang Anam dalam sambutan rakor dan pelatihan penggunaan SIAKBA di Kota Batu, Malang. Anam juga mengagumi penyelenggaraan Pemilu di Kota Batu dari segi partisipasi masyarakat, “KPU Kota Batu sebagai prototype pelaksanaan demokrasi yang baik, yang mana dalam proses pemilu di Kota Batu, partisipasi masyarakatnya sangat tinggi.” Sebagai tuan rumah wakil Walikota Batu, Punjul Santoso menyampaikan harapan, “SIAKBA ini nanti dapat memperkuat basis data keanggotaan penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, beliau juga berpesan untuk keamanan cyber harus menjadi suatu hal yang diperhatikan, mengingat adanya proses penguatan digitalisasi arsip.” "Sistem teknologi yang dikembangkan KPU RI ini diharapkan pelayanan digitalisasi akan menekan juga bisa menekan potensi secara hukum karena dikelola secara terbuka dan transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang transparan," Kegiatan Pelatihan dan Uji Coba SIAKBA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini terjadwal dua hari 6-7 Oktober 2022. Turut hadir dari KPU Ponorogo Ahmad Fauzi Huda, Komisioner DivisiParmas, Nanang Subekti, Kasubbag Hukum dan SDM, serta Muhammad Haidar Ali, Operator SIAKBA KPU Kabupaten Ponorogo. (d2g)


Selengkapnya