Berita Terkini

388

Validitas Data Pemilih Pemilu 2024 Di Ponorogo Harus Benar Dan Pastikan Tidak Ada Selisih

Ponorogo –kab.ponorogo.kpu.go.id- Untuk mendapatkan hasil data yang baik KPU Ponorogo melakukan Coklit data pemilih untuk Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Coklit (pencocokan dan penelitian) dilakukan oleh  Pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) dengan mendatangi rumah penduduk secara langsung. “Dalam coklit yang bertujuan untuk mendapatkan data terbaru untuk daftar pemilih untuk pemilu 2024, petugas pantarlih diwajibkan untuk melakukan pencatatan untuk pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK. Jelas Nurul Amalia Komisioner KPU Provinsi Jawa tImur Divisi Rendatin dalam monitoring dan evaliasi Coklit Di Ponorogo (18/2/2023). “Selanjutnya petugas pantarlih memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan dengan mencoret pemilih yang telah meninggal, mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Terangnya lebih lanjut Nurul juga menjelaskan pantarlih juga harus mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan. Itu adalah tuga pokok petugas pantarlih dalam melaksanakan tugas Data pemilih pemilu harus dipastikan benar, harus tidak ada selisih baik dari segi jumlah mauapun jenis kelamin. Makanya pelaksanaan coklit harus langsung ketempat penduduk secara langsung, “Petugas harus dipastikan terjun langsung ke rumah penduduk untuk memastikan kebenaran penduduk dari segi keberadaan jumlah dan jenis kelamin karena data kita harus benar dan valid juga tidak ada selisih.” (d2g)     Dok.KPUPO: Nurul Amalia saat melakukan kunjungan langsung ke rumah penduduk di TPS 04 kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo saat coklit oleh pantarlih di damping Komisioner KPU Ponorogo)


Selengkapnya
471

Nonton Bareng Kirab Pemilu 2024: Semangat Memeriahkan Pemilu di Indonesia

Ponorogo -kab.ponorogo.kpu.go.id- Kirab pemilu menandai satu tahun pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh KPU RI, ini menandai kurang satu tahun tepat pelaksanaan pemilu di indonesia yaitu pada 14 februari 2024. Ada delapan titik pelaksanaan pemberangkatan kirab, di antaranya berada di kantor KPU, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU Kota Batam, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga berada di ujung Timur Indonesia, KPU Provinsi Papua. Munajat Ketua KPU Ponorogo menjelaskan, “Kita di daerah wajib melaksanakan nobar live streming kanal you tub KPU RI, proses kirab ini adalah hal yang penting dan kita sebagai bagian yang ada di daerah harus ikut memeriahkan. Kita hadirkan sebagai penonton dalam kegiatan nobar ini adalah peserta  pemilu (parpol) tahun 2024 yang ada di Ponorogo, tokoh masyaraka, penyelenggara yang ada di kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, serta pemilih pemula.” Kirab direncanakan dilakukan secara estafet, ditandai dengan penyerahan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Melewati 305 KPU Kabupaten/Kota di 38 Provinsi, dimulai 14 Februari hingga 26 November 2023, “Ponorogo yang terlewati rombongan kirab pemilu yang insyaallah akan terjadi pada bulan Juli 2023 sangat antusias memeriahkan acara tersebut. Kita akan siapkan dan laksanakan sebaik mungkin,” terang Munajat lebih lanjut Sedangkan Ahmad Fauzi Huda Ketua Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat KPU Ponorogo menambahkan “Kirab pemilu yang mengambil tema “Pemilu sebagai sarana integrai bangsa”, menjadi momentum yang baik bagi KPU untuk andil dan terus membangun Negara ini lebih baik. Dengan melaksanakan tahapan yang jujur dan adil yang kita harapkan terpilih pemimpin yang adil, jujur, professional dan tentunya diharapkan tercipta kesejahterakat rakyat.” Nonton bareng kali ini di laksanakan di hall hotel gajah mada ponorogo dengan tamu undangan dari berbagi unsur pimpinan, mulai dari Pimpinan partai politik, LO DPD, tokoh masyarakat, TNI, Polri, dinas instansi di Ponorogo, Bawslu Kabupaten, penyelenggara tingkat Kecamatan dan pemilih pemula. Acara nobar yang terjadwal dimulai pukul 12.00 wib berakhir pukul 17.00 dengan rekapa kegiatan berjalan lancer.(d2g)


Selengkapnya
390

Untuk Validitas Hasil Verifikasi Bakal Calon DPD Kita Berharap Bawaslu Ponorogo Proaktif Melakukan Pengawasan

Ponorogo -kab-ponorogo.kpu.go.id- Tahapan Pemilu 2024 memasuki verifikasi faktual kesatu untuk dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPD). Pelaksanaan verifikasi faktual akan dilakukan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat Desa “Kita sudah memasuki tahapan Verifikasi faktual kesatu dimana verifikasi ini  dilakukan KPU dibantu PPS terhadap pendukung yang tersampel dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS. Kita sudah ada lembar kusus untuk malakukan verifikasi,” jelas Arwan Hamidi Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara KPU Ponorogo dalam penyampaian materi pada rapat koordinasi fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pada Pemilu serentak 2024 yang diselenggrakan Bawaslu Kabupaten Ponorogo di Hall Hotel Gajah Mada (9/2/2023). “Ada berbagai cara untuk melakukan Verifikasi dukungan Calon Anggota DPD Pertama, menemui pendukung ditempat tinggalnya. Kedua, meminta bakal calon atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati. Ketiga,  jika ada yang tidak bisa ditemui maka ada solusi dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video atau rekaman video.” Jelas Arwan lebih lanjut Setelah itu langkah berikutnya mencocokan nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL.LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan menunjukan KTP atau KK yang dimiliki pendukung dengan kebenaran dukungan yang diberikan. Pengawasan disini sangat diperlukan karena verifikasi ini akan menentukan hasil yang valid utuk kebenaran dukungan maka Arwan berharap kepada badan pengawa pemilu samapai tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi proses verifikasi factual ini dengan baik. “Kami berharap kawan-kawan Bawaslu, Panwascam, Pengawas Desa bersma-sama melakukan pengawasan terhadap proses ini, agar validitas verfak yang dilakukan KPU benar dan menghasilkan dukungan sesuai perundang-undangan.” (d2g)


Selengkapnya
69

Hindari Berita Hoax Saatnya Maksimalkan Media Sosial KPU

Sidoarjo -kab-ponorogo.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ikuti bimbingan teknis  kehumasan dan hubungan antar lembaga pada rabu 8 februari 2023 di Sidoarjo yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Mewakiali dari KPU Ponorogo Ketua KPU Munajat,  Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Ahmad Fauzi Huda, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sutrisno. Bimtek dilaksanakan sebagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami arti kepemiluan atau demokrasi secara menyeluruh. Dan pemahaman demokrasi tidak hanya menjadi tugas KPU tapi juga masyarakat.  “ Memberikan informasi kepemiluan  yang benar itu harus, dan tanggung jawab peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. Tapi juga seluruh elemen masyarakat," kata Gogot Cahyo Baskoro Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Beliau juga menjelaskan struktur penyelenggara sudah sampai di tingkatan Desa (PPS) yang artinya semakin banyak sistem penyelenggara untuk mengcounter berita hoax . “Kita punya jajaran Adhoc di bawah, mulai Panitia Pemilu Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara , Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, bahkan ke depan terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dapat dimanfaatkan dalam mengcounter berbagai isu.” “Utamya ujaran kebencian yang bertujuan mendelegitimasi KPU, dan berita hoax karena ujaran kebencian bisa mendelegitimasi KPU," lanjut Gogot.  Sebagai alat untuk mengcounter berita hoax KPU Kabupaten/Kota diharapkan memaksimalkan media sosial baik web KPU, facebook, instagram, Twitter, dan waktu pelaksanaan pemilu masih kurang satu tahun diharapkan pada pelaksanaan pemilu pada 14 februari 2004 berita hoax berkurang dan partisipasi masyarakat sangat maksimal. (d2g)


Selengkapnya
127

Untuk Akurasi Data Daftar Pemilih Pemilu 2024 KPU Ponorogo Gelar Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih

Ponorogo  -kab-ponorogo.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo lakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 bersama 105 Penyelenggara Pemilihan Kecamat (PPK) di Hall hotel gajah mada Jl. Gajah mada N0. 56 Pesantrean Surodikraman Ponorogo Munajat Ketrua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo mengingatkan tahapan sudah sampai pembentukan panitia pantarlih, beliau sangat berharap setelah ini bimbingan untuk pantarlih segera dilaksanakn dengan baik. “Di saat kegiatan sudah sangat padat, diharapkan semua perangkat penyelenggara selalu siap sedia melaksanakan perintah. kita sudah berjalan melaksanakan tahapan samapai pencocokan data pemilih, sudah tidak kenal hari, hari sabtu dan minggu kita tetap masuk kerja, maka dari itu semua SDM yang ada di jajaran KPU Ponorogo sampai Kecamatan (PPK) dan desa ( PPS) tolong kondisi kesehatan dijaga, bekerja penuh waktu, laksanakan bimtek dengan panitia pemungutan suara dengan baik, lakukan Coklit dengan benar” terang munajat Ali mahfudz Divisi perencanaan data dan informasi (Rendatin) KPU Ponorogo mengatakan “Pantarlih adalah badan adhock yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih di tingkat bawah. Pantarlih menjadi kunci penting kualitas semua tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 2024, kinerja Pantarlih berpengaruh pada akurasi, kemutakhiran dan kualitas daftar pemilih.” Ali Mahfudz juga menjelaskan, “Dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarlih memedomani hal-hal yang telah ditentukan seperti selalu memakai tanda pengenal Pantarlih, menyapa pemilih dengan ramah dan santun, memperkenalkan identitas pantarlih, meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit, membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir Model A-Daftar Pemilih,” Jelas Ali lebih lanjut Bimtek di Hall Gajah mada yang dimulai pukul 09.02 ini berlangsung samapi pukul 15.24 di awali dengan pembukaan dan dilanjutkan pelaksanaan Bimtek. Hadir pada acara Munajat Ketua KPU Ponorogo, Ahmad Fauzi Huda Komisioner Divisi SDM dan Parsitipasi Masarakat, Ali Mahfudz Divisi Rendatin, Zainal Arifin Sekretaris KPU Ponorogo, Juwaini Bawaslu Kabupaten Ponrogo dan semua staf KPU Kabupaten Ponorogo.(d2g)


Selengkapnya
78

“RAKOR DILAKSANAKAN SEBAGAI SARANA EVALUASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 SERTA MENGETAHUI BERBAGAI KENDALA YANG DIHADAPI KABUPATEN/KOTA”

PASURUAN – kab-ponorogo.kpu.go.id – Terang Gogot Cahyo Baskoro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim dalam sambutan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di kantor KPU Kabupaten Pasuruan Jl. Sudarsono Nomor 01 Pogar - Bangil Pasuruan. Lebih lanjut Gogot menyampaikan, “Di dalam Rakor ini kita ada sharing bersama dengan tiga KPU Kabupaten/Kota yang serapan anggaran tertinggi, dan tiga KPU Kabupaten/Kota dengan serapan terendah, untuk itu kita harus mengetahui kendala dan hambatan yang dialami selama tahun anggaran 2022 ini,” terangnya. Juga di dalam pelaksanaan anggran, beliau berharap semua Satker memperhatikan ketersediana anggaran, ada sekala prioritas dan harus dijauhkan dari niat jahat dalam menyusun anggaran kedepannya. ”Dalam pelaksanaan anggaran kita harus bisa memperhatikan kebutuhan riil Satker dengan ketersediaan anggaran masing-masing, ada skala prioritas, menyesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran di dalam rapat pleno, menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan data dukung kelengkapan administratif yang dibutuhkan, serta jangan ada niat jahat dalam menyusun anggaran,” papar Gogot Sedangkan Nanik Karsini Sekretaris KPU Jatim menyampaikan. ”Ada beberapa target yang menyebabkan realisasi anggaran di tahun 2022 tidak sesuai, hal itu bisa disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tata cara revisi, kurangnya pemahaman terhadap siklus dan langkah-langkah akhir tahun terkait strategi Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Belanja Langsung (LS) pada akhir tahun untuk mencukupi kebutuhan, serta pola komunikasi dan koordinasi KPA, PPKom, Subbag Rendatin yang kurang, dan itu harus di evaluasi dan diperbaiki” terangnya. Rakor yang dilaksanakan dua hari pada selasa - rabu (31 Januari - 1 Februari 2023), dari Ponorogo turut hadir Ketua KPU Ponorogo Munajat, Divisi Perencanaan data dan informasi (Rendatin) Ali Mahfudz, Sekretaris KPU Ponorogo  Zainal Arifin dan Kasubbag Rendatin Sulistiyana Riasitawati. (d2g)


Selengkapnya