Berita Terkini

378

Untuk Validitas Hasil Verifikasi Bakal Calon DPD Kita Berharap Bawaslu Ponorogo Proaktif Melakukan Pengawasan

Ponorogo -kab-ponorogo.kpu.go.id- Tahapan Pemilu 2024 memasuki verifikasi faktual kesatu untuk dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPD). Pelaksanaan verifikasi faktual akan dilakukan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat Desa “Kita sudah memasuki tahapan Verifikasi faktual kesatu dimana verifikasi ini  dilakukan KPU dibantu PPS terhadap pendukung yang tersampel dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS. Kita sudah ada lembar kusus untuk malakukan verifikasi,” jelas Arwan Hamidi Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara KPU Ponorogo dalam penyampaian materi pada rapat koordinasi fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pada Pemilu serentak 2024 yang diselenggrakan Bawaslu Kabupaten Ponorogo di Hall Hotel Gajah Mada (9/2/2023). “Ada berbagai cara untuk melakukan Verifikasi dukungan Calon Anggota DPD Pertama, menemui pendukung ditempat tinggalnya. Kedua, meminta bakal calon atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati. Ketiga,  jika ada yang tidak bisa ditemui maka ada solusi dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video atau rekaman video.” Jelas Arwan lebih lanjut Setelah itu langkah berikutnya mencocokan nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL.LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan menunjukan KTP atau KK yang dimiliki pendukung dengan kebenaran dukungan yang diberikan. Pengawasan disini sangat diperlukan karena verifikasi ini akan menentukan hasil yang valid utuk kebenaran dukungan maka Arwan berharap kepada badan pengawa pemilu samapai tingkat desa untuk bersama-sama mengawasi proses verifikasi factual ini dengan baik. “Kami berharap kawan-kawan Bawaslu, Panwascam, Pengawas Desa bersma-sama melakukan pengawasan terhadap proses ini, agar validitas verfak yang dilakukan KPU benar dan menghasilkan dukungan sesuai perundang-undangan.” (d2g)


Selengkapnya
54

Hindari Berita Hoax Saatnya Maksimalkan Media Sosial KPU

Sidoarjo -kab-ponorogo.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ikuti bimbingan teknis  kehumasan dan hubungan antar lembaga pada rabu 8 februari 2023 di Sidoarjo yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Mewakiali dari KPU Ponorogo Ketua KPU Munajat,  Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Ahmad Fauzi Huda, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sutrisno. Bimtek dilaksanakan sebagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami arti kepemiluan atau demokrasi secara menyeluruh. Dan pemahaman demokrasi tidak hanya menjadi tugas KPU tapi juga masyarakat.  “ Memberikan informasi kepemiluan  yang benar itu harus, dan tanggung jawab peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. Tapi juga seluruh elemen masyarakat," kata Gogot Cahyo Baskoro Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Beliau juga menjelaskan struktur penyelenggara sudah sampai di tingkatan Desa (PPS) yang artinya semakin banyak sistem penyelenggara untuk mengcounter berita hoax . “Kita punya jajaran Adhoc di bawah, mulai Panitia Pemilu Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara , Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, bahkan ke depan terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dapat dimanfaatkan dalam mengcounter berbagai isu.” “Utamya ujaran kebencian yang bertujuan mendelegitimasi KPU, dan berita hoax karena ujaran kebencian bisa mendelegitimasi KPU," lanjut Gogot.  Sebagai alat untuk mengcounter berita hoax KPU Kabupaten/Kota diharapkan memaksimalkan media sosial baik web KPU, facebook, instagram, Twitter, dan waktu pelaksanaan pemilu masih kurang satu tahun diharapkan pada pelaksanaan pemilu pada 14 februari 2004 berita hoax berkurang dan partisipasi masyarakat sangat maksimal. (d2g)


Selengkapnya
111

Untuk Akurasi Data Daftar Pemilih Pemilu 2024 KPU Ponorogo Gelar Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih

Ponorogo  -kab-ponorogo.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo lakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 bersama 105 Penyelenggara Pemilihan Kecamat (PPK) di Hall hotel gajah mada Jl. Gajah mada N0. 56 Pesantrean Surodikraman Ponorogo Munajat Ketrua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo mengingatkan tahapan sudah sampai pembentukan panitia pantarlih, beliau sangat berharap setelah ini bimbingan untuk pantarlih segera dilaksanakn dengan baik. “Di saat kegiatan sudah sangat padat, diharapkan semua perangkat penyelenggara selalu siap sedia melaksanakan perintah. kita sudah berjalan melaksanakan tahapan samapai pencocokan data pemilih, sudah tidak kenal hari, hari sabtu dan minggu kita tetap masuk kerja, maka dari itu semua SDM yang ada di jajaran KPU Ponorogo sampai Kecamatan (PPK) dan desa ( PPS) tolong kondisi kesehatan dijaga, bekerja penuh waktu, laksanakan bimtek dengan panitia pemungutan suara dengan baik, lakukan Coklit dengan benar” terang munajat Ali mahfudz Divisi perencanaan data dan informasi (Rendatin) KPU Ponorogo mengatakan “Pantarlih adalah badan adhock yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih di tingkat bawah. Pantarlih menjadi kunci penting kualitas semua tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 2024, kinerja Pantarlih berpengaruh pada akurasi, kemutakhiran dan kualitas daftar pemilih.” Ali Mahfudz juga menjelaskan, “Dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarlih memedomani hal-hal yang telah ditentukan seperti selalu memakai tanda pengenal Pantarlih, menyapa pemilih dengan ramah dan santun, memperkenalkan identitas pantarlih, meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit, membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir Model A-Daftar Pemilih,” Jelas Ali lebih lanjut Bimtek di Hall Gajah mada yang dimulai pukul 09.02 ini berlangsung samapi pukul 15.24 di awali dengan pembukaan dan dilanjutkan pelaksanaan Bimtek. Hadir pada acara Munajat Ketua KPU Ponorogo, Ahmad Fauzi Huda Komisioner Divisi SDM dan Parsitipasi Masarakat, Ali Mahfudz Divisi Rendatin, Zainal Arifin Sekretaris KPU Ponorogo, Juwaini Bawaslu Kabupaten Ponrogo dan semua staf KPU Kabupaten Ponorogo.(d2g)


Selengkapnya
63

“RAKOR DILAKSANAKAN SEBAGAI SARANA EVALUASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 SERTA MENGETAHUI BERBAGAI KENDALA YANG DIHADAPI KABUPATEN/KOTA”

PASURUAN – kab-ponorogo.kpu.go.id – Terang Gogot Cahyo Baskoro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim dalam sambutan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di kantor KPU Kabupaten Pasuruan Jl. Sudarsono Nomor 01 Pogar - Bangil Pasuruan. Lebih lanjut Gogot menyampaikan, “Di dalam Rakor ini kita ada sharing bersama dengan tiga KPU Kabupaten/Kota yang serapan anggaran tertinggi, dan tiga KPU Kabupaten/Kota dengan serapan terendah, untuk itu kita harus mengetahui kendala dan hambatan yang dialami selama tahun anggaran 2022 ini,” terangnya. Juga di dalam pelaksanaan anggran, beliau berharap semua Satker memperhatikan ketersediana anggaran, ada sekala prioritas dan harus dijauhkan dari niat jahat dalam menyusun anggaran kedepannya. ”Dalam pelaksanaan anggaran kita harus bisa memperhatikan kebutuhan riil Satker dengan ketersediaan anggaran masing-masing, ada skala prioritas, menyesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran di dalam rapat pleno, menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan data dukung kelengkapan administratif yang dibutuhkan, serta jangan ada niat jahat dalam menyusun anggaran,” papar Gogot Sedangkan Nanik Karsini Sekretaris KPU Jatim menyampaikan. ”Ada beberapa target yang menyebabkan realisasi anggaran di tahun 2022 tidak sesuai, hal itu bisa disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tata cara revisi, kurangnya pemahaman terhadap siklus dan langkah-langkah akhir tahun terkait strategi Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Belanja Langsung (LS) pada akhir tahun untuk mencukupi kebutuhan, serta pola komunikasi dan koordinasi KPA, PPKom, Subbag Rendatin yang kurang, dan itu harus di evaluasi dan diperbaiki” terangnya. Rakor yang dilaksanakan dua hari pada selasa - rabu (31 Januari - 1 Februari 2023), dari Ponorogo turut hadir Ketua KPU Ponorogo Munajat, Divisi Perencanaan data dan informasi (Rendatin) Ali Mahfudz, Sekretaris KPU Ponorogo  Zainal Arifin dan Kasubbag Rendatin Sulistiyana Riasitawati. (d2g)


Selengkapnya
224

“KPU KABUPATEN DAN KOTA se-JATIM HARUS BISA MEMETAKAN TPS DENGAN PEMILIH TIAP TPS PALING BANYAK 300 PEMILIH”

SURABAYA – kab-ponorogo.kpu.go.id –  Ungkap Choirul Anam Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur pada saat pembukkan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aula kantor KPU Kota Surabaya Jl. Adityawarman Nomor 87 Surabaya. “Menghadapi tahapan yang semakin padat, diharapkan KPU Kabupaten/Kota bisa mengatur ritme kerjanya serta disiplin, tidak menunda pekerjaan, selalu berkoordinasi dengan para pihak terkait alokasi TPS di lokasi khusus. Di sisi lain Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota harus bisa memetakan TPS dengan pemilih tiap TPS paling banyak 300 pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 pasal 15 ayat (3),” tegas Ketua KPU Jatim Anam juga mengingatkan, “Pada tanggal 12 Februari 2023 kita akan ada Gerakan Coklit Serentak  yang berjalan beriringan dan berkelanjutan dengan tahapan Pemilu 2024 yang lain, misalnya verifikasi faktual penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jadi diharapkan Bapak-Ibu Komisioner dan jajaran Sekretariat serius dan tanggap dengan tahapan ini” Nurul amalia Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim memberikan arahan dalm Bimtek. “Dalam kesempatan kali ini, Kita akan membedah satu persatu pasal pada Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga terjadi persamaan persepsi antar KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.” Bimbingan teknis yang berjalan dua hari ini hadir dari KPU kabupaten Ponorogo Ali mahfudz Komisioner Divisi Perencanaan data dan informasi (Rendatin), Kasubbag Rendatin Sulistiyana Riasitawati dan Operator SIDALIH Renny Rahayu. (d2g)


Selengkapnya
91

Lantik Panitia Pemungutan Suara: Jaga Koordinasi dan Netralitas Penyelenggara

PONOROGO – kab-ponorogo.kpu.go.id – Wujud kesuksesan pemilu adalah penyelenggaraan tahapan yang transparan, jujur dan professional. Hal ini harus diwujudkan oleh penyelenggara baik di pusat sampai di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) jelas Munajat, Ketua KPU Ponorogo dalam acara pengambilan sumpah dan janji PPS di Gedung Kesenian (Padepokan Reyog), Jalan Pramuka Nomor 19, Ponorogo. “Sebagai penyelenggara sudah sewajarnya kita harus adil dan jujur dan cepat melakukan koordinasi. Setelah pelantikan, PPS wajib melakukan koordinasi di tingkat desa dan tokoh setempat. Itu diharapkan akan memudahkan PPS untuk melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya.” Terangnya lebih lanjut Perlu diketahui pelantikan Panitia Pemungutan Suara ini diikuti 921 anggota PPS terdiri dari 587 laki-laki dan 334 perempuan. Dalam kesempatan ini Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo hadir dan beliau berharap PPS berlaku netral dalam bertugas. “kami mengimbau kepada semua PPS, agar berlaku netral dalam bertugas, pastikan Bapak – Ibu adalah sebagai pihak yang berada sebagai penyeimbang, berada di tengah-tengah peserta pemilu, tidak melakukan pembelaan kepada siapapun.” Acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji ini berlangsung pukul 10.05 dan berakhir pukul 11.34. Turut hadir dalam kesempatan ini Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo, Wakapolres Ponorogo, Kasdim 0802 Ponorogo, PPK se-Kabupaten Ponorogo, semua anggota terpilih Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Ponorogo. (d2g)


Selengkapnya