Berita Terkini

55

KPU Kabupaten Ponorogo Hadiri Rapat Paripurna DPRD Ponorogo Dengan Agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaaan RI Tahun

PONOROGO  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo Jl. Alon-Alon Timur 29 Ponorogo pada Jumat (15/8/2025). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno, politisi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pentingnya memperingati hari kemerdekaan, kemerdakaan bukan titik akir melainkan awal membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan ketertinggalan. Sebagai generasi penerus bangsa, Agus memberikan gambaran bahwa, generasi kita bukan penikmat hasil melainkan generasi yang menciptkan sejarah. Kemerdekaan Adalah warisan tapi mempertahankannya adalah pilihan. Kita pastikan bahwa 80 tahun bukanlah angka, tapi tonggak Merdeka sepenuhnya secara ekonomi, Pendidikan, lingkungan dan martabat Indonesia. Hadir dalam Rapat Paripurna Jajararan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo, Kapolres Ponorogo, Komandan Kodim Ponorogo, Kejaksaan Negeri Ponorogo, Ketua KPU Ponorogo, Ketua Bawaslu kabupaten ponorogo,  


Selengkapnya
48

Penandatanganan Perubahan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo

Ponorogo, 07 Juli 2025 PONOROGO – #TemanPemilih, Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perubahan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Senin, 07 Juli 2025 bertempat di Aula KPU Kabupaten Ponorogo. Acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Ponorogo beserta jajaran komisioner, Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo, jajaran Kepala Subbagian besertra seluruh staff KPU Kabupaten Ponorogo, . Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam siklus tahunan evaluasi kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen AKIP sendiri mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu satu tahun. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan seluruh jajaran dapat bekerja lebih fokus, terukur, dan terarah, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penandatanganan perubahan dokumen AKIP ini juga menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Ponorogo dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Kegiatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menjadikan birokrasi publik yang adaptif, responsif, dan memiliki orientasi pada pelayanan publik yang berdampak. Acara berlangsung dengan lancar dan tertib, diakhiri dengan sesi penyerahan dokumen perubahan AKIP kepada masing-masing subbagian, serta penandatanganan komitmen bersama untuk pelaksanaan kinerja yang lebih optimal di sisa Tahun 2025. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan khidmat, ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan dokumen kepada masing-masing unit kerja terkait. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan KPU Kabupaten Ponorogo dapat terus mempertahankan kualitas akuntabilitas kinerjanya . (AN)  


Selengkapnya
90

CPNS KPU Kabupaten Ponorogo Tandatangani Pakta Integritas Sebagai Komitmen Profesionalisme dan Integritas ASN

Ponorogo, 07 Juli 2025 — #TemanPemilih, Dalam rangka meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo secara resmi menandatangani Pakta Integritas pada Senin (7/7). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Ponorogo tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ponorogo, Sekretaris KPU, Jajaran Kasubbag dan staff serta seluruh CPNS formasi tahun 2024 yang mulai melaksanakan tugas per 2 Juni 2025. Pakta Integritas ini merupakan pernyataan dan/atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesanggupan untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah langkah awal untuk membangun budaya kerja yang berintegritas di lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo. CPNS adalah generasi penerus lembaga yang diharapkan dapat menjaga nilai-nilai demokrasi dengan menjunjung tinggi integritas, netralitas, dan profesionalitas. Pakta integritas ini menjadi pengingat moral sekaligus komitmen hukum yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan, Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan secara simbolis oleh para CPNS, disaksikan oleh pimpinan KPU dan pejabat terkait. Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris KPU mengenai etika ASN, disiplin kerja, serta sistem administrasi dan tata kelola internal KPU. Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, diharapkan para CPNS dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN serta menjadikannya sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari. Hal ini sekaligus menjadi upaya strategis KPU Kabupaten Ponorogo untuk memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (AN)  


Selengkapnya
44

MENGIKUTI ZOOM TERKAIT BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT BERSAMA KPU PROVINSI JAWA TIMUR

#TemanPemilih, Ponorogo – 7 Juli 2025 KPU Kabupaten Ponorogo mengikuti zoom terkait pelaksanaan koordinasi bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) bersama Kpu Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaan ini di lakukan secara daring bersama 38 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur kamis (17/7). Dalam sambutan pembukanya Aang Kunaifi Ketua Kpu Provinsi Jawa Timur berpesan, ini adalah tantangan tersendiri untuk Kpu Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk terus konkriet berhubungan berjenjang serta bersinergi dengan pemerintah daerah masing – masing serta menjalin silaturahmi hubungan masyarakat yang adem ayem, serta terus kepercayaan publik untuk tranparasi informasi tentang kepemiluan. Perlu di garis bawahi untuk sebuah karya kemasan info kepemiluan yang menarik agar bisa memikat publik untuk bisa terus di pahami publik tanpa didebat untuk sebuah kevalidannya. Hadir pula narasumber dari KPU Republik Indonesia Reni Rinjani Pratiwi Kabag Humas dan Informasi Publik semakin membuat asyik pembahasan yang di kupas. Turut hadir Anggota Kpu Jawa Timur, Nur Salam, Wisnu Eka Wardana, Juga Choirul Umam beserta tim sekretaraiat.  Jangan lupa follow, like, Komen, dan share yaaaa…. #kpuponorogo2025 #banggamelayanibangsa


Selengkapnya
42

Mengikuti Zoom Teknik Dasar Fotografia Bersama KPU Provinsi Jawa Timur

#TemanPemilih, Selasa (15/7) KPU Kabupaten Ponorogo mengikuti  Zoom dengan KPU Provinsi Jawa Timur dengan tema ‘Teknis Dasar Fotografia’. Kegiatan ini selaras dengan bagian yang tak terpisahkan oleh pengemasan SDM partisipasi masyarakat. Nur Salam, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Divisi SDM Partisipasi Masyarakat menjelaskan pentingnya dokumentasi untuk sebuah lembaga/instansi pemerintah apalagi KPU. Publikasi sangat vital untuk mengemas sebuah pesan yang bisa tersampaikan kepada publik dan di pahami alur ceritanya. Perlunya sudut pandang pemotretan yang tepat agar tercipta hasil yang menarik dan bisa tersampaikan isi pesannya. Tidak lupa tentang pencahayaan yang hal yang mutlak tidak bisa dipisahkan dari sebuah pemotretan dari sebuah kamera. Hadir pula pada kesempatan ini tiga narasumber yakni Robertus Risky Pradianto dari Fotografer Tujuhpagi.com, Ali Masduki Fotofrafer Ayojatim.com dan staf Subbagian Parmas KPU Provinsi Jawa Timur, Sektiono. Para narasumber menjelaskan tentang teknis dasar fotografi, etika pemotretan, teknis dasar memegang kamera, pengambilan angle gambar dari kamera, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang fitur kamera hingga perawatan kamera juga di sampaikan para narasumber. Nur Salam menegaskan perlunya mental baja untuk melatih para kawan-kawan sekretariat KPU Kabupaten/Kota agar selalu percaya diri pada saat mengambil angle gambar para pimpinan pada saat pelaksanaan kegiatan, agar dapat menghasilkan gambar yang maksimal atas sebuah moment yang berjalan dalam waktu singkat.    Jangan lupa follow, like, Komen, dan share yaaaa…. (RK) #kpuponorogo2025 #banggamelayanibangsa


Selengkapnya
59

KPU Kabupaten Ponorogo Hadiri Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Dokumen (SAKIP) Tahun 2025 yang Diselenggarakan KPU RI Se

Ponorogo, 14 Juli 2025 — #TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo hadiri Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional dalam rangka Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui media zoom meeting. Selengkapnya di website https://kab-ponorogo.kpu.go.id/ . Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang diinisiasi oleh KPU RI untuk memastikan seluruh satuan kerja di lingkungan KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki pemahaman yang seragam dan kemampuan yang memadai dalam mengelola dokumen SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan ini melalui media daring yang diwakili oleh Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo serta Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi beserta Staff. Rapat menghadirkan Narasumber dari Pengelola Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Narasumber perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Slamet Dwi Riyadi S.Ak., Dalam paparannya, Slamet menekankan pentingnya integrasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. “SAKIP bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional sebagai lembaga publik yang dipercaya masyarakat. Dengan SAKIP yang berkualitas, KPU RI dan seluruh satuan kerjanya dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara,” tegas Slamet. Ia juga mengingatkan tentang prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan KPU, serta bagaimana evaluasi kinerja harus berbasis hasil yang dapat diukur (result-oriented). Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Wilayah I Sekretariat Jenderal KPU RI, H. Bakhtiar, memberikan sambutan pembuka sekaligus arahan kepada seluruh peserta. H. Bakhtiar menyampaikan bahwa penguatan kapasitas ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang akuntabel di seluruh jajaran KPU. H.Bakhtiar menyampaikan harapannya agar penguatan kapasitas ini dapat mendorong peningkatan kualitas laporan kinerja KPU, sehingga berdampak pada peningkatan nilai SAKIP KPU di tingkat pusat maupun daerah. "Kami berharap upaya yang dilakukan hari ini tidak hanya menghasilkan pemahaman, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan nilai SAKIP KPU. Nilai tersebut bukan semata angka, melainkan cerminan dari seberapa akuntabel dan efektif kinerja lembaga kita di mata public” ujar H. Bakhtiar. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Ponorogo berharap dapat menerapkan hasil penguatan kapasitas secara langsung dalam pengelolaan SAKIP di lingkungan sekretariat KPU Ponorogo, mulai dari penyusunan perencanaan tahunan, pengelolaan kinerja harian, hingga evaluasi capaian kinerja tahunan sehingga berdampak pada peningkatan nilai SAKIP. Rapat berlangsung dinamis dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab, di mana berbagai perwakilan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota aktif menyampaikan pertanyaan maupun masukan terkait kendala dalam implementasi SAKIP. Melalui forum ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU dapat terus meningkatkan kualitas dokumen SAKIP, sehingga berdampak pada peningkatan nilai SAKIP yang mencerminkan kinerja lembaga secara objektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance. KPU Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk terus mendukung program penguatan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (AN)  


Selengkapnya