Ponorogo — KPU Kabupaten Ponorogo turut mengikuti kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (MKMB) Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2026, pukul 11.00 WIB.

Acara ini diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antarinstansi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya CPNS di lingkungan KPU.

Ketua Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Moh. Thoha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BDK Surabaya memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi seluruh Jawa Timur sesuai dengan nomenklatur yang berlaku. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Eka Wisnu Wardhana, menekankan pentingnya kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Ia menyampaikan bahwa CPNS KPU tidak hanya dipersiapkan sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi juga sebagai penyelenggara pemilu yang dituntut untuk senantiasa menjaga integritas dan kode etik. Diharapkan pada 1 Juni mendatang, KPU Provinsi Jawa Timur dapat memiliki PNS yang profesional dan berintegritas.

Sementara itu, perwakilan Pusbangkom MKMB Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa Latsar CPNS merupakan tahapan wajib yang harus dilalui sebagai bagian dari proses pembentukan ASN. Seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar mampu menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dengan hasil yang optimal. BDK Surabaya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik guna mendukung kelancaran pelaksanaan Latsar.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk mendukung peningkatan kompetensi CPNS agar mampu menjalankan tugas sebagai aparatur negara sekaligus penyelenggara pemilu secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.(irs)