Oleh: Eko Diding Achmadi

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 ini membawa pesan yang sangat kuat melalui tema yang diusung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". Di kancah nasional, tema ini menuntut kita untuk menengok kembali sejauh mana dasar negara kita bukan sekadar menjadi hafalan upacara, melainkan panduan etis dalam bekerja. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo, refleksi ini menemukan ruang aktualisasinya yang paling nyata: di atas lembar-lembar data pemilih.

Ada anggapan keliru bahwa merawat Pancasila hanya terjadi saat hiruk-pikuk pemilu atau pilkada. Nyatanya, di masa non-tahapan seperti saat ini, ujian ideologis yang sebenarnya justru sedang berlangsung bagi para abdi negara di KPU Ponorogo. Saat ini, mereka tengah bergelut dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026.

Sekilas, memperbarui data pemilih terkesan seperti pekerjaan administratif yang membosankan—hanya soal angka, rekapitulasi, dan sinkronisasi sistem. Namun jika dibedah dengan kacamata kebangsaan, setiap baris nama yang diverifikasi oleh operator di KPU Ponorogo adalah perwujudan konkret dari sila-sila Pancasila.

Ketika ASN KPU Ponorogo bekerja lembur untuk memastikan warga di pelosok Ngebel, Slahung, atau Pudak terdaftar dengan benar, mereka sedang mengamalkan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menjamin hak pilih warga negara tanpa memandang status sosial, suku, atau agamanya adalah hulu dari keadilan politik. Data pemilih yang bersih dan akurat adalah pintu gerbang mutlak bagi lahirnya pemimpin yang sah dan demokratis.

Selain itu, tantangan terbesar pemilu modern hari ini bukan lagi sekadar logistik kotak suara, melainkan polarisasi dan ketidakpercayaan publik. Di sinilah relevansi tema "Pancasila Pemersatu Bangsa" diuji. ASN KPU Ponorogo dituntut memiliki integritas moral yang sekeras karang. Data pemilih yang cacat atau tidak akurat sangat rentan dipolitisasi dan memicu perpecahan masyarakat. Sebaliknya, data yang mutakhir, transparan, dan akuntabel akan menyumbat celah kecurigaan serta menjaga stabilitas sosial di Bumi Reog.

Oleh karena itu, persiapan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Ponorogo yang ditargetkan rampung akhir Juni 2026 nanti, tidak boleh dipandang sebelah mata. Kegiatan ini adalah bentuk kesungguhan bernegara. ASN KPU Ponorogo, mulai dari level komisioner, kepala subbagian, hingga operator data, harus memandang kuas pen yang mereka pegang untuk memutakhirkan data setara dengan kuas yang digunakan para pendiri bangsa saat merumuskan dasar negara kita.

Menjadi ASN di lembaga penyelenggara pemilu berarti memikul tanggung jawab sebagai benteng netralitas. Pancasila mengamanatkan pelayanan yang adil dan tidak memihak. Dengan menaruh nilai-nilai Pancasila sebagai roh di setiap proses pemutakhiran data, KPU Ponorogo tidak hanya sedang menjalankan kewajiban regulasi, tetapi sedang merawat fondasi demokrasi Indonesia agar tetap tegak berdiri. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita jaga hak pilih rakyat, mulai dari ketelitian data yang kita rekap hari ini.